◆ Latar Belakang Lahirnya KPK di Era Reformasi
Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi yang diwarnai dengan semangat reformasi di segala bidang, termasuk penegakan hukum. Korupsi yang merajalela selama puluhan tahun menjadi salah satu alasan utama munculnya desakan publik agar pemerintah membentuk lembaga khusus untuk memberantasnya. Pada 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi didirikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan mandat utama untuk mencegah, menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi.
KPK hadir sebagai jawaban atas ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan, yang kala itu dianggap tidak efektif dan sering terlibat praktik koruptif. Keberadaan KPK diharapkan menjadi simbol ketegasan negara dalam memerangi kejahatan luar biasa ini. Dengan kewenangan besar, mulai dari melakukan penyadapan hingga menangani pejabat tinggi negara, KPK sempat menjadi lembaga paling dipercaya masyarakat di awal masa reformasi.
Namun, seiring waktu, eksistensi KPK menghadapi berbagai tantangan. Munculnya resistensi dari kelompok elit politik, revisi undang-undang, hingga menurunnya kepercayaan publik menjadi bagian dari dinamika perjalanan lembaga ini. Karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan peran KPK selama lebih dari dua dekade keberadaannya pasca reformasi.
◆ Prestasi KPK dalam Memberantas Korupsi
Pada satu dekade pertama, KPK menunjukkan kinerja yang sangat impresif. Lembaga ini berhasil membongkar berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota DPR, kepala daerah, hingga petinggi BUMN. Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi senjata andalan KPK dalam menjerat pelaku korupsi, sekaligus menimbulkan efek jera yang signifikan.
Selain itu, KPK aktif melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, membangun sistem integritas di instansi pemerintah, dan mendorong transparansi anggaran. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sempat berada di atas 80%, menjadikannya salah satu lembaga negara paling dihormati pasca reformasi.
Keberhasilan KPK membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan hal mustahil di Indonesia. Banyak negara asing menjadikan model KPK sebagai contoh lembaga antikorupsi yang efektif, terutama pada fase awal reformasi. Namun demikian, prestasi ini perlahan mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan munculnya berbagai tantangan internal dan eksternal.
◆ Tantangan dan Kemunduran KPK Pasca Revisi UU 2019
Salah satu titik balik perjalanan KPK terjadi pada 2019, saat DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Revisi ini dianggap banyak pihak sebagai upaya pelemahan, karena mengubah status pegawai KPK menjadi ASN, membentuk Dewan Pengawas yang membatasi kewenangan penyadapan, serta mewajibkan izin untuk melakukan tindakan penyelidikan tertentu.
Akibat revisi tersebut, banyak pegawai senior KPK mengundurkan diri atau dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial. Publik pun menilai integritas KPK mulai menurun, terlihat dari menurunnya jumlah OTT dan kasus besar yang diungkap. Beberapa survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK merosot drastis dibandingkan era sebelumnya.
Selain persoalan regulasi, KPK juga menghadapi tantangan berupa intervensi politik, konflik kepentingan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Banyak kasus besar yang dianggap mandek atau penanganannya lamban, menimbulkan kesan bahwa KPK tidak lagi sekuat dulu. Fenomena ini menjadi peringatan bahwa keberlanjutan lembaga antikorupsi tidak bisa hanya bergantung pada semangat awal, tetapi juga pada jaminan independensi kelembagaan.
◆ Hubungan KPK dengan Lembaga Penegak Hukum Lain
Sejak awal, KPK memang dirancang sebagai lembaga ad hoc yang bekerja melengkapi institusi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Namun dalam praktiknya, sering terjadi gesekan antar lembaga. KPK kerap dianggap mengambil alih kasus yang menjadi ranah kejaksaan atau kepolisian, sementara kedua lembaga itu menilai KPK terlalu arogan.
Meski begitu, koordinasi dan supervisi antarlembaga sebenarnya menjadi salah satu mandat utama KPK. Dalam beberapa kasus, KPK justru membantu memperkuat kapasitas penegak hukum lain melalui pelatihan dan asistensi teknis. Sayangnya, hubungan yang tidak harmonis dan minim sinergi sering kali membuat pemberantasan korupsi berjalan parsial, bukan terintegrasi.
Ke depan, hubungan kelembagaan yang sehat antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus dibangun dengan prinsip saling melengkapi, bukan bersaing. Tanpa kerja sama lintas lembaga, pemberantasan korupsi akan terus menghadapi hambatan struktural yang memperlambat penegakan hukum.
◆ Evaluasi KPK dari Perspektif Masyarakat Sipil
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) menilai bahwa pelemahan KPK pascarevisi UU telah mengurangi efektivitas lembaga ini. Transparansi penanganan kasus menurun, jumlah OTT menurun drastis, dan akuntabilitas internal dipertanyakan. Banyak kalangan sipil mendesak agar independensi KPK dipulihkan melalui reformasi regulasi.
Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa KPK perlu bertransformasi dari lembaga penindakan menjadi lembaga yang lebih fokus pada pencegahan dan penguatan sistem. Pandangan ini menyebut bahwa membongkar kasus besar tidak cukup jika tidak ada perbaikan sistem birokrasi yang memungkinkan korupsi terus terjadi.
Masyarakat sipil mengingatkan bahwa keberhasilan KPK di masa depan hanya mungkin jika publik tetap kritis dan terlibat aktif mengawasi. Tanpa tekanan publik, lembaga antikorupsi mudah disusupi kepentingan politik yang melemahkan fungsi utamanya.
◆ Penutup
Kesimpulan
Evaluasi terhadap KPK pasca reformasi menunjukkan bahwa lembaga ini telah berperan besar dalam memerangi korupsi, terutama pada dekade pertama keberadaannya. Namun, berbagai revisi regulasi, intervensi politik, dan konflik internal membuat kinerja KPK menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kepercayaan publik yang dulu tinggi kini perlahan terkikis.
Prediksi ke Depan
Ke depan, KPK perlu direformasi agar bisa kembali independen dan kuat. Pemerintah dan DPR harus membuka ruang revisi UU yang mengembalikan kewenangan penuh lembaga ini. Sementara itu, KPK harus berbenah internal dengan memperkuat integritas pegawai, membangun sinergi antarlembaga, dan meningkatkan fokus pada pencegahan. Hanya dengan cara ini, semangat reformasi dalam pemberantasan korupsi bisa diselamatkan.