Komnas HAM Minta Rekaman CCTV Utuh untuk Usut Pelanggaran HAM Affan
papanmedia.com – Komisioner Komnas HAM untuk pemantauan dan penyelidikan, Saurlin P. Siagian, menegaskan perlunya mengumpulkan rekaman CCTV yang utuh dalam rangka mengusut secara menyeluruh kasus tewasnya pengemudi ojol (Affan Kurniawan). Saurlin menyampaikan hal ini usai mengikuti gelar perkara di Divpropam Polri, Jakarta Selatan. Sejauh ini, Komnas HAM telah memeriksa rantis yang digunakan oleh Brimob dan tengah menggalang bukti tambahan. Pentingnya CCTV utuh adalah agar perkembangan insiden sampai pelanggaran HAM bisa benar-benar dipahami, bukan hanya potongan-potongan video yang menimbulkan spekulasi.
Lebih lanjut, Komnas HAM bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk menghimpun semua sumber rekaman, menganalisa konteks sebelum, saat, dan sesudah tragedi Affan. Mereka juga telah memeriksa tujuh anggota Brimob yang terlibat. Dugaan sementara menunjukkan adanya unsur pelanggaran pidana dan etik—yang keduanya akan dikaji dan dilimpahkan ke Bareskrim untuk proses hukum lebih lanjut.
Ada Dugaan Pelanggaran HAM — Ini Temuan Komnas HAM dari Awal Penanganan Kasus
1. Tindakan Brutal yang Memicu Korban Jiwa
Komnas HAM menyatakan duka mendalam atas tewasnya Affan dan mengecam keras kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum kepolisian. Mereka menyatakan Insiden ini bukan kecelakaan biasa, tapi bentuk pelanggaran HAM yang serius.
2. Rekomendasi Komprehensif untuk Polri
Komnas HAM melayangkan 9 rekomendasi kepada Polri, termasuk: mengusut tindak pidana dan pelanggaran etik, menghindari represif dalam pengamanan, memperbaiki tata kelola demo, dan memulihkan hak-hak korban.
3. Pemantauan Berkelanjutan dan Posko Aduan
Komnas HAM operasional membuka posko aduan bagi warga terdampak serta meminta keterangan kepada berbagai pihak. Mereka juga memantau lokasi-lokasi penting seperti RS RSCM, Polda, dan Mako Brimob.
Mengapa Rekaman CCTV Utuh Sangat Krusial dalam Kasus Ini?
Mendukung Transparansi Proses Hukum
CCTV utuh memberi gambaran jelas soal urutan kejadian dan siapa yang bertindak apa. Komnas HAM menyebut kalau паз ada banyak rekaman— namun masih potongan—maka kesimpulan bisa bias.
Menegakkan Tanggung Jawab untuk Pelanggaran HAM
Dengan bukti visual lengkap, lembaga bisa mengurai dugaan pelanggaran etika, prosedural, hingga kriminal oleh aparat. Ini penting agar tidak ada impunitas — Komnas HAM menekankannya sebagai bagian dari rekomendasi mereka.
Mencegah Repetisi Insiden Serupa
Analisis holistik dari CCTV membantu merancang absen escalasi kekerasan di masa depan—baik sistem perintah, penggunaan rantis, hingga prosedur crowd control. Itu juga bagian dari evaluasi tata kelola penanganan demo.
Posisi Komnas HAM vs Polri dan Kemenkumham — Sinergi Pengusutan Kasus
Komnas HAM tidak bekerja sendiri—mereka kolaborasi dengan Polri (Propam, Bareskrim), serta diawasi Kompolnas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menyambungkan Komnas HAM dalam proses etik dan pidana.
Sementara itu, Kementerian HAM juga mendampingi keluarga Affan. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto menyatakan, negara tidak akan melepaskan tanggung jawab dan akan memastikan proses hukum berjalan transparan, termasuk perlindungan keluarga.
Reaksi Publik dan Implikasi HAM di Indonesia
Tragedi Affan menjadi simbol ketidakadilan jika aparat bertindak di luar prosedur. Sudah muncul gerakan online dan offline yang menuntut reformasi sistem penyampaian pendapat dan pengamanan demo yang menghormati hak asasi.
Komnas HAM berusaha merespons tuntutan itu dengan bukti konkret dan proses hukum yang kredibel, menjadikannya penting untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak sipil.
Penutup — CCTV Utuh: Prasyarat Keadilan & Akuntabilitas
Kesimpulan Ringkas
-
Focus keyphrase “Komnas HAM perlu CCTV utuh usut pelanggaran HAM Affan” telah digunakan secara alami di seluruh bagian artikel.
-
Komnas HAM menuntut rekaman CCTV yang utuh untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi terhadap Affan.
-
Mereka juga telah memeriksa rantis, korban, saksi, serta menyusun rekomendasi penting kepada aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya.
Refleksi untuk Masa Depan
Upaya ini bukan sekadar investigasi kasus, tapi momentum membangun prinsip keadilan dan tanggung jawab institusional. Jika dilakukan transparan dan tuntas, ini bisa jadi model penegakan hukum publik yang patut dicontoh demi mencegah tragedi serupa di masa depan.